*Penulis: Mat Juhri, (Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam UIN Madura)
KOLOM – Penundaan wisuda yang tak kunjung menemukan kejelasan menunjukkan kegagalan serius pimpinan kampus dalam menjalankan tanggung jawab akademik dan moralnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hingga kini, mahasiswa tidak mendapatkan kepastian waktu, penjelasan yang memadai, maupun komunikasi yang transparan.
Pimpinan kampus tampak memilih bersikap diam, sikap kebisuan yang disengaja, mungkin ketidakpedulian. Akhirnya menjadi kelalaian administratif.
Mahasiswa yang telah menuntaskan seluruh kewajiban akademik dibiarkan berada dalam posisi menggantung, tanpa arah dan tanpa kepastian.
Konsekuensi yang tidak ringan, proses melamar pekerjaan tertunda, pengurusan administrasi terhambat, dan tekanan psikologis kian menumpuk.
Sayangnya, kondisi ini seolah tidak dipandang sebagai persoalan mendesak oleh pihak yang seharusnya bertanggung jawab penuh, dan penundaan ini mengganggu aktivitas kelembagaan mahasiswa.
Ach. Subairi, salah satu pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) di Fakultas Tarbiyah, mengungkapkan bahwa pelaksanaan wisuda yang sebelumnya dijadwalkan pada 20–21 Desember telah menghambat penyelenggaraan kegiatan MFA.
Ia menegaskan bahwa penetapan jadwal wisuda yang dilakukan secara tiba-tiba sangat merugikan pihaknya, mengingat berbagai persiapan telah dilakukan sejak jauh hari.
Lebih lanjut, ia menyayangkan keputusan kampus yang kembali mengundur pelaksanaan wisuda tanpa disertai kepastian tanggal pengganti, padahal HMPS tengah mempersiapkan pelaksanaan MFA di akhir Desember.
Situasi yang memperlihatkan lemahnya sistem penjadwalan dan koordinasi institusi, sehingga pada akhirnya merugikan kegiatan mahasiswa.
Maka itu, ia berharap pihak kampus segera melakukan pembenahan sistem agar tidak terus-menerus menimbulkan kerugian bagi mahasiswa.
Kekecewaan serupa disampaikan oleh Aminatus Zahroh, salah satu peserta wisuda dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah.
Ia menilai bahwa meskipun pihak kampus telah mengeluarkan edaran terkait jadwal wisuda, penetapan tanggal seharusnya tidak dilakukan apabila belum benar-benar pasti.
Menurutnya, banyak mahasiswa telah mempersiapkan hampir seluruh kebutuhan wisuda bahkan mencapai 90 persen untuk momen yang telah lama dinantikan tersebut.
Ia juga menyoroti dampak penundaan terhadap orang tua mahasiswa.
Tidak sedikit wali peserta wisuda yang merantau dan telah pulang jauh-jauh demi menghadiri prosesi kelulusan anaknya, namun harus kembali menerima kenyataan bahwa jadwal wisuda berubah secara mendadak.
Baginya, perubahan ini tidak hanya membebani mahasiswa dan keluarga secara biaya dan waktu, bahkan berpotensi merusak reputasi kampus.
Ketidakpastian jadwal wisuda, menurutnya, bukan persoalan baru, melainkan masalah yang terus berulang tanpa penyelesaian yang jelas.
Kampus semestinya hadir sebagai institusi yang menjunjung tinggi keadilan, akuntabilitas, dan komunikasi yang sehat. Namun realitas yang dirasakan mahasiswa justru sebaliknya.
Aspirasi tidak ditanggapi, pertanyaan dibiarkan menggantung, dan janji-janji institusional tak kunjung direalisasikan.
Pimpinan kampus tampak lebih memilih bungkam daripada hadir secara terbuka untuk menjelaskan dan menyelesaikan persoalan.
Kondisi semacam ini terus dibiarkan, akibatnya kepercayaan mahasiswa terhadap institusi menjadi konsekuensi yang sulit dihindari.
Pimpinan kampus tidak dapat terus bersembunyi di balik dalih birokrasi dan alasan teknis.
Sudah saatnya mereka membuka mata, mendengar suara mahasiswa, dan mengambil langkah nyata.
Dari persoalan ini, diam bukanlah solusi. Sikap buta dan tuli justru hanya memperpanjang masalah dan memperdalam jarak antara kampus dan mahasiswa.
