SUMENEP – Hampir sebulan sejak jembatan penghubung di Desa Bringsang, Kecamatan Giligenting, Kabupaten Sumenep, ambruk pada Jumat (5/12), akses vital masyarakat masih belum pulih.
Hingga kini, belum ada kepastian waktu perbaikan, sementara aktivitas warga dari empat desa terdampak semakin terhambat.
Jembatan tersebut selama ini menjadi jalur utama mobilitas warga, terutama kendaraan roda empat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Akibat kerusakan itu, masyarakat terpaksa bergantung pada jembatan darurat dari kayu yang dibangun secara swadaya dan hanya bisa dilalui kendaraan roda dua.
Sementara itu, kendaraan roda empat harus memutar melalui jalur alternatif yang jaraknya cukup jauh dan memakan waktu lebih lama.
“Jembatan ini akses utama masyarakat dari empat desa. Kalau roda dua masih bisa lewat jalan alternatif, tapi kendaraan roda empat kasihan, harus mencari jalur lain yang cukup jauh,” ujar Mas Ari, warga Desa Bringsang, Senin (22/12).
Kondisi tersebut berdampak langsung pada aktivitas ekonomi, distribusi barang, hingga mobilitas harian masyarakat.
Koordinasi Terus Dilakukan
Dorongan agar pemerintah daerah segera turun tangan terus disuarakan warga, mengingat peran strategis jembatan tersebut.
Kepala Desa Bringsang, Ahmad Muzakki, mengungkapkan bahwa pihaknya tidak tinggal diam.
Koordinasi intensif telah dilakukan dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah kabupaten dan DPRD.
“Hingga saat ini kami terus berkoordinasi dengan Pemkab melalui dinas terkait, termasuk Komisi III DPRD Sumenep. Kami meminta agar pembangunan ulang jembatan ini bisa dipercepat,” kata Muzakki.
Dinas PUTR Pastikan Pembangunan Jembatan 2026
Dari sisi pemerintah daerah, Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sumenep, Slamet Supriyadi, menjelaskan bahwa terdapat dua opsi penanganan pascakejadian tersebut.
“Kalau jembatan darurat, total anggarannya kurang lebih sekitar Rp60 juta. Karena anggarannya cukup besar, akhirnya Bupati lebih setuju langsung membangun jembatan permanen pada tahun 2026,” ujar Slamet.
Ia menyebutkan, pembangunan jembatan permanen tersebut direncanakan menggunakan anggaran Bantuan Tidak Terduga (BTT) dalam APBD tahun 2026. Namun, proses realisasinya masih harus menunggu tahapan penganggaran.
“Untuk kepastiannya masih menunggu. Yang jelas di tahun 2026, karena anggarannya nanti baru masuk ke kami,” jelasnya.
Slamet mengakui kondisi ini memicu kekecewaan masyarakat. Namun menurutnya, pemerintah daerah terikat pada mekanisme anggaran yang berlaku.
“Kalau anggarannya belum ada, mau bagaimana lagi. Jembatan ini ambruknya juga tidak terduga, jadi kami juga dalam posisi sulit,” tuturnya.
Atas situasi tersebut, ia menyampaikan permohonan maaf kepada warga terdampak.
“Kami mohon maaf karena target anggaran di tahun 2025 belum bisa direalisasikan. Namun di tahun 2026 kami siap melaksanakan pembangunan jembatan permanen,” ucapnya.
Sambil menunggu kepastian pembangunan, masyarakat diimbau tetap berhati-hati dan memanfaatkan jalur alternatif yang tersedia.
“Untuk sementara, masih ada jalan alternatif atau jalan pintas yang bisa dimanfaatkan,” pungkasnya.
