JAKARTA – Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, mengapresiasi serta mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo Subianto.
Kebijakan tersebut berupa memberikan bantuan perbaikan rumah bagi warga terdampak bencana di Sumatera sebesar Rp 60 juta per unit.
Tak lupa, dirinya pun mengajak para konglomerat dan para pengusaha yang tergabung di dalam KADIN Indonesia ikut mendukung bahu membahu membantu para korban mengikuti langkah Presiden.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebelumnya, selain memastikan bantuan bahan pangan, obat-obatan dan kebutuhan lain, Presiden juga telah memberlakukan kebijakan penghapusan utang kredit usaha rakyat (KUR) bagi petani terdampak bencana.
Melalui kebijakan tersebut, Presiden kembali menunjukan kehadiran negara dan pemerintah di tengah masa-masa sulit yang sedang dihadapi warga terdampak bencana.
“Bantuan dan rangkain kebijakan itu harus dipahami sebagai upaya awal dari presiden memulihkan kepercayaan diri dan harapan para warga terdampak. Dengan hadir di lokasi bencana dan memberlakukan kebijakan-kebijakan populis, Presiden menggemakan pesan yang sangat jelas bahwa warga terdampak tidak dibiarkan sendirian karena pemerintah selalu hadir di tengah mereka,” ujar Bamsoet di Jakarta, Kamis (11/12).
Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini memaparkan, data BNPB terbaru mencatat jumlah rumah rusak di lokasi bencana mencapai 37.546 unit.
Banyak rumah terkubur lumpur setebal hingga dua meter. Jumlah pengungsi mencapai 902.545 orang yang masih bertahan di posko dan tenda darurat. Sejumlah sekolah dan rumah sakit juga mengalami kerusakan parah.
“Banjir bandang dan bencana longsor membawa material berupa campuran tanah, batuan, lumpur, serta material organik seperti kayu dan sisa tumbuhan. Material tersebut terbawa arus air berkecepatan tinggi sehingga menimbulkan daya rusak besar. Bahkan sejumlah desa dilaporkan hilang atau tertimbun,” kata Bamsoet.
Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia dan Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini mengingatkan upaya pemulihan pasca bencana dan mitigasi risiko sosial-ekonomi hendaknya tidak berjalan sendiri-sendiri.
Sebab, bencana Sumatera tidak hanya mengancam keselamatan jiwa warga, tetapi juga merusak stabilitas ekonomi keluarga serta keberlangsungan usaha kecil.
“Jadi, masalahnya bukan urusan sektoral. Pemulihan pasca bencana harus menjadi kerja kolektif. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Dunia usaha tidak boleh bergerak tanpa koordinasi. Begitu pula partai politik harus memastikan dukungan kebijakan yang memadai. Tanpa koordinasi, upaya kita tidak akan efektif,” jelas Bamsoet.
Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menegaskan, koordinasi lintas sektor menjadi kunci untuk mempercepat pemulihan kehidupan warga terdampak.
Distribusi bantuan, ketersediaan kebutuhan pokok dan obat-obatan, perbaikan wilayah pemukiman serta pemulihan infrastruktur dasar harus berada dalam satu komando kebijakan agar tidak tumpang tindih dan berjalan tanpa arah.
Mitigasi risiko sosial-ekonomi juga tidak boleh berhenti pada penanganan tanggap darurat.
Negara harus menjamin keberlanjutan hidup warga, termasuk dukungan psikososial, akses pembiayaan pemulihan usaha, dan penguatan jaring pengaman sosial.
“Sering kali korban bencana selamat dari bahaya fisik, tetapi tenggelam dalam kesulitan ekonomi setelahnya. Di sinilah intervensi negara dan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan menjadi sangat penting,” pungkas Bamsoet. (*)
