Serapan Anggaran APBD Sumenep 2025 Baru 44 Persen

- Publisher

Rabu, 6 Agustus 2025 - 12:44 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Akhmadi Yasid, Anggota Banggar DPRD Kabupaten Sumenep, Fraksi PKB.

Akhmadi Yasid, Anggota Banggar DPRD Kabupaten Sumenep, Fraksi PKB.

SUMENEP – Lambatnya realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumenep tahun 2025 menjadi sorotan tajam Badan Anggaran (Banggar) DPRD, Rabu (6/8)

Hingga awal Agustus, serapan anggaran baru mencapai sekitar 44 persen atau Rp 1,1 triliun dari total APBD sebesar Rp 2,6 triliun.

Anggota Banggar DPRD Sumenep dari Fraksi PKB, Akhmadi Yasid, menilai kondisi ini sebagai sinyal melemahnya kinerja organisasi perangkat daerah (OPD), terutama dalam mendorong realisasi program-program prioritas yang telah dirancang.

“Seharusnya memasuki bulan Agustus, serapan APBD sudah melampaui 50 persen. Tapi yang terjadi, justru masih stagnan di angka 44 persen. Artinya, laju realisasi sangat lambat dan ini berpotensi berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Akhmadi kepada media.

Tak hanya itu, serapan belanja modal yang menjadi motor penggerak utama aktivitas pembangunan fisik dan sektor produktif justru lebih memprihatinkan.

Dari pagu anggaran Rp 139 miliar, realisasi hingga awal Agustus hanya mencapai Rp 24 miliar atau sekitar 17 persen.

Baca Juga :  Skandal Perselingkuhan Kepsek dan Guru Honorer di Sumenep Guncang Warga 

“Belanja modal seharusnya menjadi prioritas karena berdampak langsung terhadap masyarakat, baik dari sisi lapangan kerja maupun perputaran uang di daerah. Tapi faktanya justru sangat minim. Ini memperlihatkan adanya stagnasi di tingkat pelaksana program,” tambahnya.

Akhmadi juga membandingkan kekuatan APBD 2025 yang lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Jika pada 2024 APBD Sumenep mencapai Rp 2,8 triliun, maka tahun ini hanya sebesar Rp 2,6 triliun. Kondisi tersebut, kata dia, seharusnya menjadi cambuk agar kinerja OPD lebih efisien dan terukur.

Baca Juga :  MVGX dan BDO Indonesia Luncurkan Platform AI untuk Laporan Keberlanjutan

Ia pun mendesak Bupati Sumenep untuk memberikan atensi serius terhadap masalah ini. Ia meminta agar kepala daerah menekan seluruh jajaran birokrasi untuk mempercepat realisasi APBD demi menggerakkan perekonomian lokal.

“Kami berharap Bupati bisa segera mengevaluasi OPD yang kinerjanya lambat. Sebab realisasi anggaran ini berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat. Semakin cepat anggaran terserap, semakin cepat pula dampaknya dirasakan rakyat,” tegasnya.

Follow WhatsApp Channel timesin.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Gempa 6,1 SR Guncang Sumenep! Hj. Ansari Imbau Warga Madura Tetap Tenang dan Saling Menguatkan
Pemilik Tambang Pasir Ilegal Asal Bujur Barat Tutup Mata, Warga Blaban Tempuh Jalur Hukum 
Senyum 300 Anak Yatim, BIP dan Wahana Putra Cahaya Warnai Fun Pasar Rakyat 2025
SPPG Bujur Tengah 2 Diduga Sajikan MBG Tak Layak
Centris Siapkan Laporan Resmi, Bongkar Nama-Nama Rokok Ilegal di Sumenep 
Komisi III DPRD Sumenep Soroti Kejanggalan Dua Proyek Penanganan Banjir
Aksi Jilid II, APMS Desak Pemkab Bubarkan PT Sumekar Sumenep
Demo Jastra Soroti Skandal Program Wirausaha Santri Sumenep

Berita Terkait

Sabtu, 4 Oktober 2025 - 12:49 WIB

Gempa 6,1 SR Guncang Sumenep! Hj. Ansari Imbau Warga Madura Tetap Tenang dan Saling Menguatkan

Kamis, 2 Oktober 2025 - 12:38 WIB

Pemilik Tambang Pasir Ilegal Asal Bujur Barat Tutup Mata, Warga Blaban Tempuh Jalur Hukum 

Rabu, 1 Oktober 2025 - 21:42 WIB

Senyum 300 Anak Yatim, BIP dan Wahana Putra Cahaya Warnai Fun Pasar Rakyat 2025

Selasa, 30 September 2025 - 13:05 WIB

SPPG Bujur Tengah 2 Diduga Sajikan MBG Tak Layak

Minggu, 28 September 2025 - 11:32 WIB

Centris Siapkan Laporan Resmi, Bongkar Nama-Nama Rokok Ilegal di Sumenep 

Berita Terbaru

You cannot copy content of this page