Bangkalan – Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Jawa Timur dengan tegas menyatakan protes keras terhadap tindakan represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap massa aksi HMI Cabang Bangkalan, yang mengakibatkan tiga orang menjadi korban.
Nur Cholis Saifudin, fungsionaris BADKO HMI Jatim, menegaskan bahwa pihaknya mendesak Kapolda agar segera mencopot Kapolres Bangkalan sebagai bentuk pertanggungjawaban institusional aparat keamanan.
“Kami mendesak Kapolda Jawa Timur agar segera mencopot Kapolres Bangkalan sebagai bentuk pertanggungjawaban institusional dan moral atas pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara,” tegasnya kepada media, Kamis (1/5/2025)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Nur Cholis menyebut, aksi penyampaian pendapat di muka umum merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin secara tegas dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat,” katanya.
Selain itu, kebebasan tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
Pasal 5 ayat (1) UU tersebut menyebutkan bahwa, setiap warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk mendapat perlindungan hukum dari aparat negara.
“Oleh karena itu, segala bentuk tindakan represif, intimidatif, dan kekerasan terhadap peserta aksi damai adalah pelanggaran nyata terhadap hukum dan prinsip-prinsip negara demokrasi,” ujarnya.
Menurutnya, tindakan yang dilakukan oleh aparat Polres Bangkalan dalam membubarkan dan melakukan tindakan represif terhadap aksi damai tersebut mencederai semangat reformasi serta nilai-nilai kebebasan sipil yang telah diperjuangkan oleh rakyat Indonesia.
HMI memandang bahwa tindakan yang dilakukan Polres Bangkalan tidak hanya mencoreng nama baik institusi Polri, tetapi juga menunjukkan kegagalan kepemimpinan di tingkat Polres.
Dengan ini, BADKO HMI Jawa Timur menyatakan tuntutan sebagai berikut:
1. Mendesak Kapolda Jawa Timur untuk segera mencopot Kapolres Bangkalan dari jabatannya.
2. Meminta Kapolda untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tindakan aparat di lapangan, khususnya di wilayah Bangkalan.
3. Meminta jaminan dari institusi kepolisian bahwa tindakan represif terhadap kebebasan berpendapat tidak akan terulang di masa mendatang.
4. Mengajak seluruh elemen masyarakat sipil untuk tetap menjaga ruang demokrasi dan tidak takut untuk menyuarakan aspirasi secara damai.
Kami percaya bahwa negara hukum yang demokratis harus menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin kebebasan warga negara untuk menyampaikan pendapat tanpa rasa takut.
”Ketika aparat yang seharusnya melindungi rakyat justru menjadi alat represi, saatnya kita bersuara lantang demi keadilan dan demokrasi,” tandasnya.
