Warga Mojorejo Masih Krisis Air Bersih Akibat PDAM Tak Kunjung Pasang Sambungan

- Publisher

Jumat, 12 September 2025 - 16:17 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Maryanto, Warga Desa Mojorejo Batu.

Maryanto, Warga Desa Mojorejo Batu.

MALANG – Warga di Jalan Mojosantri, Desa Mojorejo, mengeluhkan pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Batu yang dinilai lamban dan tidak adil, Jumat (12/9).

Dari total sekitar 12 rumah yang ada, hanya dua rumah yang telah mendapatkan sambungan air bersih. Sementara sisanya, sebanyak 8 hingga 10 kepala keluarga (KK), masih harus menumpang ke rumah tetangga untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari.

Permohonan sambungan air sebenarnya telah diajukan sejak tahun 2022, namun hingga kini belum ada realisasi dari PDAM.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Warga menyebut bahwa mereka sudah berkali-kali mengajukan pemasangan dan bahkan telah didatangi oleh petugas teknisi PDAM. Sayangnya, setiap kali ditanya kelanjutan proses, jawaban yang diberikan hanya “menunggu” tanpa kepastian.

“Kami sudah diminta mengajukan kolektif, bahkan kami siap bayar berapa pun biaya pemasangan, tapi tetap tidak ada kejelasan. Jawabannya cuma disuruh menunggu, tapi sampai kapan?” ungkap Maryanto salah satu warga dengan nada kesal.

Baca Juga :  Gubuk Literasi Sumenep Dorong Minat Baca Buku bagi Anak Usia Dini

Ironisnya, beberapa rumah baru yang dibangun di sekitar lokasi yang sama justru sudah bisa menikmati sambungan PDAM. Hal ini membuat warga bertanya-tanya soal keadilan dan transparansi pelayanan PDAM.

Pihak PDAM Among Tirto Kota Batu sendiri berdalih bahwa masalah ini disebabkan oleh kendala pada debit dan limit air di wilayah tandon Beji, tempat daerah tersebut masuk dalam cakupan layanan.

Namun warga menilai alasan ini tidak masuk akal, mengingat ada rumah lain di sekitar mereka yang tetap bisa mendapatkan sambungan air meski baru dibangun.

“Kalau memang masalahnya di tandon Beji, kenapa rumah baru yang bahkan belum lama berdiri bisa langsung pasang PDAM? Ini yang membuat kami merasa dianaktirikan,” tambah Maryanto.

Mereka berharap, dengan adanya pergantian pimpinan PDAM yang baru sekitar tiga bulan lalu, permasalahan ini bisa segera ditangani serius. Warga menuntut kejelasan dan transparansi dalam sistem pelayanan, serta tindakan konkret agar kebutuhan dasar berupa air bersih dapat terpenuhi secara merata.

Baca Juga :  Oknum Kades jadi Pemasok Galian C Ilegal ke Proyek Pembangunan Puskesmas Ganding?

Warga Diperlakukan Tak Adil, PDAM Batu Dinilai Blunder Tangani Krisis Air di Mojorejo

Ketidakadilan dalam distribusi layanan air bersih kembali menjadi sorotan tajam di Kota Batu. Warga Jalan Mojosantri, Desa Mojorejo, menuding Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Among Tirto bersikap diskriminatif dalam memberikan layanan.

Pasalnya, hingga lebih dari dua tahun sejak pengajuan permohonan, sebanyak 8 hingga 10 rumah di wilayah tersebut belum juga dipasang sambungan PDAM, meski seluruh prosedur telah dipenuhi.

“Ini sudah bukan soal teknis lagi, tapi soal niat baik dari PDAM. Kami sudah ajukan dari 2022, tapi tetap disuruh menunggu tanpa kejelasan. Bahkan, kami sudah bersedia mengajukan secara kolektif dan patungan untuk biayanya,” tegas Maryanto salah satu warga.

Masalah ini diperparah dengan kenyataan bahwa rumah-rumah baru di sekitar kawasan yang sama justru sudah bisa menikmati fasilitas air bersih dari PDAM. Fakta ini menimbulkan dugaan adanya ketimpangan pelayanan dan dugaan prioritas yang tidak adil dalam sistem distribusi.

Baca Juga :  Kelangkaan Pupuk Bersubsidi di Kelbung Bangkalan Dibantah UD Tri Al-Barokah

PDAM berdalih bahwa wilayah Mojorejo yang terdampak masuk dalam cakupan tandon Beji, yang sedang mengalami persoalan debit dan limit air. Namun alasan tersebut dianggap tidak logis oleh warga, karena tidak selaras dengan kondisi di lapangan.

“Kami tidak menolak kalau masalahnya debit air. Tapi kalau memang itu masalahnya, kenapa rumah lain bisa pasang? Kenapa kami yang sudah lama tinggal di sini malah disuruh nunggu terus tanpa kepastian?” imbuh Maryanto dengan nada kecewa.

Kekecewaan warga kian dalam ketika mengetahui bahwa meskipun telah terjadi pergantian pimpinan PDAM beberapa bulan lalu, penanganan masalah ini tidak menunjukkan kemajuan berarti.

Bagi mereka, ini menunjukkan ketidakseriusan PDAM dalam menyelesaikan permasalahan krusial yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Warga mendesak PDAM untuk lebih transparan dan segera menyelesaikan persoalan ini. Mereka menilai bahwa sebagai penyedia layanan publik, PDAM harus mengedepankan keadilan dan kepastian, bukan sekadar janji tanpa tindakan.

Follow WhatsApp Channel timesin.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Babinsa Pademawu Ajak Pemuda Desa Tanjung Jauhi Bahaya Narkoba
Delapan Pejabat Berebut Kursi Sekda Sumenep
PMII UNIBA Sororti PR Calon Sekda Sumenep 2026 di Dinas Sebelumnya
Babinsa Koramil Larangan Dampingi Pengeboran Sumber Air Bersih di Desa Larangan Luar
Satlantas Polres Sumenep Amankan Lalu Lintas Pemangkasan Pohon
Apel Ops Keselamatan Semeru 2026, Polres Pamekasan Siapkan Kamseltibcarlantas
Rifa’s Scarf Torehkan Prestasi Gemilang di Fashion Show Trans Icon Mall Surabaya
Satlantas Polres Sumenep Gelar Polisi Sahabat Anak

Berita Terkait

Rabu, 4 Februari 2026 - 10:29 WIB

Babinsa Pademawu Ajak Pemuda Desa Tanjung Jauhi Bahaya Narkoba

Selasa, 3 Februari 2026 - 20:16 WIB

Delapan Pejabat Berebut Kursi Sekda Sumenep

Selasa, 3 Februari 2026 - 17:32 WIB

PMII UNIBA Sororti PR Calon Sekda Sumenep 2026 di Dinas Sebelumnya

Selasa, 3 Februari 2026 - 10:48 WIB

Babinsa Koramil Larangan Dampingi Pengeboran Sumber Air Bersih di Desa Larangan Luar

Senin, 2 Februari 2026 - 11:47 WIB

Apel Ops Keselamatan Semeru 2026, Polres Pamekasan Siapkan Kamseltibcarlantas

Berita Terbaru

Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sumenep. (Doc. Istimewa)

News

Delapan Pejabat Berebut Kursi Sekda Sumenep

Selasa, 3 Feb 2026 - 20:16 WIB

Kolom

Disfungsi Pemerintahan dalam Pelayanan Publik

Selasa, 3 Feb 2026 - 10:21 WIB

You cannot copy content of this page