PAMEKASAN – Setelah sempat menjadi polemik dan menyedot perhatian banyak pihak, Universitas Islam Negeri (UIN) Madura akhirnya menunjukkan itikad baik dengan menyatakan kesiapannya untuk berdialog langsung bersama pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pamekasan Komisariat Se-UIN Madura, Senin (1/9).
Dialog ini dijadwalkan berlangsung secara tertutup pada Selasa depan ini, dengan melibatkan unsur pimpinan kampus, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, serta Tim Kode Etik UIN Madura.
Langkah ini muncul sebagai respons atas insiden hilangnya bendera HMI saat aksi demonstrasi yang digelar bertepatan dengan pembukaan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) pada 25 Agustus 2025.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Peristiwa tersebut menyulut respons keras dari internal HMI, memicu gelombang solidaritas lintas kampus, dan memunculkan pertanyaan serius soal komitmen kampus terhadap demokrasi dan kebebasan berekspresi.
Dalam aksi tersebut, oknum peserta aksi menyuarakan lima tuntutan utama, termasuk desakan agar kampus mencabut SK Rektor tentang PBAK yang dinilai bertentangan dengan regulasi nasional, serta menuntut transparansi anggaran dan penghentian intervensi birokrasi dalam urusan mahasiswa.
Tak hanya itu, oknum peserta aksi demonstrasi juga menegaskan pentingnya melibatkan mahasiswa dalam setiap pengambilan keputusan strategis kampus.
Ali Al-Humaidy, selaku Wakil Rektor III UIN Madura menanggapi, “bahwa kampus tetap menjunjung tinggi kebebasan akademik dan tidak pernah berniat membungkam aspirasi mahasiswa, selama dilakukan dalam batas etika dan aturan,” ujarnya, pada Minggu (31/8).
Pernyataan senada disampaikan oleh Ketua Tim Kode Etik sekaligus Ketua Panitia PBAK, Moh. Hafidz Effendy, yang menegaskan bahwa “pelaksanaan PBAK telah berjalan sesuai prosedur dan prinsip akuntabilitas,” ujarnya.
Sementara itu, pengurus HMI Cabang Pamekasan Komisariat Se-UIN Madura menegaskan bahwa proses dialog ini harus menjadi awal dari penyelesaian yang berkeadilan.
Mereka menuntut tanggung jawab penuh dari pihak kampus dan tidak segan melanjutkan aksi dengan pengeras suara jika dialog tidak menemui titik terang.
“Ini bukan sekadar soal bendera, tapi tentang penghormatan terhadap simbol perjuangan, ruang demokrasi, dan martabat mahasiswa,” tegas Imam Malik dan Moh. Rizal mewakili pengurus HMI Cabang Pamekasan Komisariat Se-UIN Madura.
Meski ketegangan belum sepenuhnya mereda, ruang dialog yang terbuka ini diharapkan menjadi titik awal untuk merawat iklim akademik yang sehat, partisipatif, dan bermartabat di lingkungan UIN Madura.
