Persoalan jalan rusak di pedesaan semakin hari semakin memprihatinkan, sejumlah desa mulai dari Bugem, Arjasa, Kapedi hingga Montorna, keluhan warga…
Aroma retaknya kongsi politik antara PDIP dan PKB di DPRD Sumenep makin menyengat.
Politisi Fraksi PKB itu menyayangkan lambannya respons pemerintah desa dalam menangani infrastruktur dasar yang vital bagi masyarakat.
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STKIP PGRI Sumenep menyuarakan penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Kepolisian (RUU Polri) yang tengah dibahas oleh DPR…
Aliansi Penyelamat Masyarakat Sumenep (AMPS) mendesak DPRD Sumenep untuk segera membubarkan PT. WUS.
SP2HP kedua ini diterbitkan pada 30 April 2025 sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat yang masuk pada 31 Mei 2024.
Berdasarkan hasil telaahnya terhadap laporan belanja daerah tahun 2022 dan 2023, Sutrisno menemukan sejumlah indikasi yang patut dicurigai dan mendesak…
Aliansi Penyelamat Masyarakat Sumenep (APMS) melayangkan surat resmi kepada Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sumenep.
Menurut Mahbub, glorifikasi terhadap posko pengaduan BSPS dan manuver politik membentuk Pansus hanyalah cara untuk mengalihkan perhatian publik.
Wacana yang sempat mencuat ke publik kini terancam redup sebelum benar-benar direalisasikan.
“Tidak harus (melaporkan), ya, kalau Komisi III membuka ruang pengaduan, itu haknya Komisi III,” tegas Zainal saat dikonfirmasi.
“Tentu saya terkejut sekaligus prihatin. Ini jalan kabupaten, bahkan jalan poros, tapi kondisinya sangat parah dan membahayakan,” tegas Akhmadi Yasid.
Organisasi kepemudaan ini mendesak DPRD Sumenep agar tidak memberikan persetujuan terhadap permintaan tersebut, karena dinilai tidak sesuai dengan kondisi dan…
TimesIn, Sumenep - Dugaan korupsi dana Pokok Pikiran Rakyat (Pokir) DPRD Sumenep kian memanas. Informasi yang diperoleh oleh media ini,…
This website uses cookies.