YOGYAKARTA – Hasil survei lembaga Academic and Social Studies (ACCESS), yang dirilis Rabu, 25 Juni 2025, menunjukkan mayoritas warga Madura, khususnya kalangan muda usia 17–30 tahun, belum puas terhadap kinerja kepala daerahnya.
Survei bertajuk Evaluasi 100 Hari Kinerja Bupati dan Wakil Bupati se-Madura itu dilakukan di empat kabupaten: Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep, dengan total responden sebanyak 453 orang.
Fokus survei menyasar enam sektor strategis: pelayanan publik, infrastruktur, pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan pertanian.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bangkalan Paling Banyak Dikritik
ACCESS menyebut Bangkalan sebagai wilayah dengan tingkat kepuasan terendah. Berikut delapan isu yang dinilai buruk:
Keamanan: 40,6% menilai buruk.
Penegakan Hukum: 33,0% buruk hingga sedang.
Pelaksanaan Demokrasi: 35,8% kurang puas.
Kinerja Bupati dan Wakil Bupati: 41,5% kurang puas.
Infrastruktur Pertanian: 36,8% kurang mendukung.
Fasilitas Sekolah: 36,8% kurang memadai.
Akses Pendidikan: 46,2% kurang mendukung.
Tenaga Medis: 44,3% kurang memadai.
“Kondisi keamanan di Bangkalan menjadi perhatian serius dimana empat dari sepuluh warga (40,6%) menilai situasi keamanan dalam kondisi buruk,” tulis Access dalam laporannya.
“Penilaian terhadap kinerja kepemimpinan menunjukkan hasil yang mengkhawatirkan, dimana 41,5% warga Bangkalan menyatakan kurang puas terhadap kinerja Bupati dan Wakil Bupati dalam 100 hari pertama,” lanjutnya.
Sumenep Hadapi Krisis Kepercayaan Politik
Sumenep juga menghadapi delapan poin kritis, terutama menyangkut legitimasi politik pemimpin daerah.
Kondisi Politik: 42,6% menilai buruk.
Pelaksanaan Demokrasi: 36,9% kurang puas.
Kinerja Bupati dan Wakil Bupati: 34,4% kurang puas.
Kepemimpinan: 41,8% kurang yakin.
Infrastruktur Pertanian: 47,5% kurang mendukung.
Fasilitas Sekolah: 45,1% kurang memadai.
Akses Pendidikan: 47,5% kurang mendukung.
Tenaga Medis: 43,4% kurang memadai.
“Sumenep menghadapi krisis kepercayaan politik yang serius, dimana 42,6% warga menilai kondisi politik dalam keadaan buruk, menjadikannya isu paling kritis di kabupaten ini,” jelasnya.
“Permasalahan ini diperkuat dengan 41,8% responden yang menyatakan kurang yakin terhadap kepemimpinan daerah, mencerminkan hilangnya kepercayaan publik terhadap elite politik lokal,” lanjutnya
Sampang Butuh Perbaikan Demokrasi dan Pendidikan
Sampang tak lepas dari kritik. Tujuh isu mendapat penilaian negatif:
Kondisi Politik: 31,7% menilai buruk.
Pelaksanaan Demokrasi: 33,7% kurang puas.
Kinerja Bupati dan Wakil Bupati: 32,7% kurang puas.
Infrastruktur Pertanian: 34,7% kurang mendukung.
Fasilitas Sekolah: 31,7% kurang memadai.
Akses Pendidikan: 38,6% kurang mendukung.
Tidak separah Bangkalan atau Sumenep, tapi Sampang tetap perlu perhatian serius di sektor pendidikan dan partisipasi politik lokal.
Pamekasan Paling Baik, Tapi Masih Ada PR
Pamekasan jadi satu-satunya kabupaten yang “selamat” dengan hanya empat sektor yang disorot:
Pelaksanaan Demokrasi: 41,1% kurang puas.
Kinerja Bupati dan Wakil Bupati: 37,9% kurang puas.
Fasilitas Sekolah: 40,3% kurang memadai.
Akses Pendidikan: 43,5% kurang mendukung.
“Pamekasan menjadi satu-satunya kabupaten yang berhasil membatasi evaluasi negatif hanya pada 4 isu utama, menunjukkan kinerja yang relatif lebih baik dibanding tiga kabupaten lainnya.” katanya.
Empat Isu Seragam di Seluruh Madura
ACCESS mencatat ada empat masalah yang muncul di keempat kabupaten secara bersamaan:
1. Pelaksanaan Demokrasi
2. Kinerja Bupati dan Wakil Bupati
3. Fasilitas Sekolah
4. Akses Pendidikan
Masalah ini bukan soal siapa yang paling buruk, tapi membuktikan bahwa demokrasi dan pendidikan belum berjalan ideal di seluruh Madura.
Tingkat Kepuasan Rakyat: Mayoritas Masih Tak Puas
Berikut rekap kepuasan masyarakat terhadap kinerja kepala daerah:
Bangkalan: 41,5% kurang puas.
Sampang: 32,7% kurang puas, 31,7% puas.
Pamekasan: 37,9% kurang puas, 31,5% puas.
Sumenep: 34,4% tidak puas, 23% sangat tidak puas, hanya 17,2% puas.
Rekomendasi ACCESS untuk Pemerintah Daerah
Hasil survei ini diharapkan menjadi bahan perbaikan kinerja ke depan, sehingga kepercayaan publik Madura dapat terjaga dan meningkat.
“Survei ini diharapkan dapat menjadi masukan konstruktif bagi para pemimpin daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah di Pulau Madura,” pungkasnya.
ACCESS menekankan pentingnya menjadikan suara pemuda sebagai rujukan dalam menyusun program kerja dan prioritas pembangunan. Jika tidak, kepercayaan rakyat bisa benar-benar hilang.
