SUMSEL – Fahira Idris Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta soroti peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Sumatera Selatan (Sumsel).
Fahira menilai, BUMD dan BLUD di daerah tersebut masih belum memberikan kontribusi nyata secara maksimal bagi sektor layanan publik.
Hal itu ia sampaikan saat melakukan kunker ke Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sumatera Selatan, sebagai tindak lanjut atas Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2025, Senin (10/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam laporannya, Fahira Idris mengungkapkan banyak BUMD dan BLUD di daerah Sumsel yang belum melakukan kepatuhan secara administratif dengan baik.
Oleh karena hal itu, dirinya saat bertemu BPK dan Pemda Sumsel memberikan empat saran rekomedasi perbaikan.
Pertama, BPK mempertimbangkan untuk memperluas indikator pemeriksaan pada BUMD dan BLUD agar tidak hanya fokus pada kepatuhan (compliance).
“Tetapi juga mengukur kinerja dan dampaknya terhadap pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” katanya seperti dikutip dalam keterangannya di akun X miliknya @fahiraidris.
Kedua, dirinya juga mendorong Pemerintah Sumsel untuk membangun sistem pengawasan internal.
Selain itu dirinya merekomendasikan BPK untuk memperkuat pembinaan, dan asistensi khusus kepada daerah dengan kinerja tindak lanjut yang kurang baik.
“Khususnya Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan Musi Rawas Utara,” ungkapnya.
Kemudian rekomendasi selanjutnya, Pemda bersama DPRD dan BPK perlu memperkuat mekanisme monitoring, untuk memastikan tindak lanjut yang berkelanjutan.
Terakhir, Fahira berharap hasil pertemuan dan diskusi bersama BPK menjadi dasar bagi penguatan tata kelola keuangan yang lebih transparan.
Selain transparan juga akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat Sumsel.
“Semoga sinergi antara DPD RI dan BPK RI terus terjalin erat dalam memperkuat integritas dan efektivitas pengelolaan keuangan publik di seluruh Indonesia,” tandasnya.
