PAMEKASAN – Aroma busuk tata niaga pupuk di Kabupaten Pamekasan kembali mencuat. Ketua DPD Tani Merdeka, Basri, datang langsung ke DPRD dengan nada tinggi dan data lapangan yang dianggap tidak bisa lagi ditutup-tutupi. Dua persoalan klasik kelangkaan pupuk dan harga yang melambung liar kini berubah menjadi dugaan permainan terstruktur yang diduga melibatkan sejumlah kios nakal. Selasa (18/11/2025)
Dalam audiensi yang berlangsung panas, Basri menyebut dugaan mark up harga oleh beberapa kios bukan lagi sekadar isu, tetapi sudah menjadi “penyakit lama” yang sengaja dibiarkan tumbuh. Ia menegaskan bahwa harga pupuk di lapangan jauh dari Harga Eceran Tertinggi (HET) yang sudah dipatok Kementerian Pertanian, namun sejumlah kios “nekat” menjual dengan harga yang tak masuk akal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ada kios yang menjual pupuk bersubsidi dengan harga yang melampaui HET. Ini bukan salah urus lagi, ini sudah permainan. Petani dicekik oleh pihak-pihak yang memanfaatkan kelangkaan sebagai ladang bisnis gelap,” tegas Basri di hadapan para legislator.
Menurutnya, petani di desa-desa harus membayar harga dua hingga tiga kali lipat dari ketentuan. Ironisnya, pupuk bersubsidi yang seharusnya menjadi penopang produksi malah berubah menjadi komoditas yang diperdagangkan sesuka hati oleh oknum-oknum pengendali kios.
“Petani kami bukan sapi perahan. Jangan jadikan kelangkaan sebagai alasan untuk menjarah hak mereka,” tambahnya.
Basri menduga ada pola permainan mulai dari distribusi hingga pengecer. Ia menilai kelangkaan pupuk ini terlalu berulang untuk disebut kebetulan. “Kalau semua pihak menjalankan aturan, tidak mungkin pupuk setipis ini di lapangan. Ada yang menahan, ada yang memainkan harga. Jangan bodohi petani,” ucapnya.
Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Tabri S Munir, mengatakan kami sudah mengambil langkah dan investigasi ke pabrik pupuk Indonesia berdasarkan laporan dari masyarakat. Kami juga memanggil dinas terkait, distributor, dan para pemilik kios untuk mengklarifikasi pola distribusi yang selama ini menjadi titik rawan permainan. Namun Basri tak ingin janji tinggal janji.
“Berdasarkan laporan dari masyarakat dan teman-teman dari DPD Tani Merdeka sementara ada empat Kios pupuk di Pamekasan yang diduga telah melakukan mark up harga diatas ketentuan,” katanya.
Audiensi itu menjadi tamparan keras bagi pemerintah daerah. Di balik rak-rak kios yang tampak biasa, tersimpan dugaan permainan harga yang menekan ribuan petani Pamekasan yang sedang berjuang menjaga hasil panen mereka.
Basri menegaskan perjuangan ini bukan sekadar kisruh soal pupuk, tapi soal harga diri petani.
“Kalau negara hadir hanya dalam bentuk aturan, tapi tidak hadir dalam pengawasan, maka petani tetap menjadi korban. Dan kami tidak akan diam,” pungkasnya.
