SUMENEP – Proses seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumenep mulai menuai sorotan dari kalangan mahasiswa.
Sekretaris Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat UNIBA Madura, M. Wakil, menilai salah satu calon Sekda, Mohammad Iksan, masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah (PR) saat menjabat sebagai Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar) Sumenep.
Menurut Wakil, rekam jejak kepemimpinan calon Sekda semestinya menjadi pertimbangan serius panitia seleksi, bukan sekadar kemampuan administratif dan kelengkapan dokumen.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ketika Mohammad Iksan menjabat banyak PR yang ditinggalkan. Ini penting dievaluasi, karena Sekda adalah jabatan kunci dalam menggerakkan seluruh OPD,” ujar Wakil, Selasa, (03/02) sore.
Ia mencontohkan, sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dalam Renca Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) diberi amanah untuk Disbudporapar gagal mencapai target di 2025.
Sejumlah program dinilai bersifat konsumtif dan menghamburkan uang daerah tanpa diselaraskan dengan pendapatan yang diterima Daerah.
Selain itu, Wakil juga menyoroti minimnya terobosan kebijakan di sektor parawisata. Padahal, menurutnya potensi wisata di Sumenep sangat besar.
“Kalau di dinas sebelumnya masih menyisakan PR mendasar, maka wajar publik mempertanyakan kesiapan yang bersangkutan untuk menduduki posisi Sekda,” tegasnya.
Meski demikian, Wakil menegaskan bahwa kritik tersebut bukan ditujukan untuk menjatuhkan pribadi calon, melainkan sebagai bentuk kontrol publik agar proses seleksi Sekda benar-benar menghasilkan figur yang berintegritas dan berkapasitas.
“Ini bagian dari partisipasi publik. Kami ingin Sekda yang terpilih nanti benar-benar punya rekam jejak menyelesaikan persoalan, bukan meninggalkan beban di OPD sebelumnya,” tambahnya.
Seleksi Sekda Sumenep masih terus berproses. Publik berharap, figur yang terpilih nantinya mampu menjadi motor penggerak reformasi birokrasi dan menyelesaikan persoalan-persoalan struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.












