SUMENEP – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Universitas Bahauddin Mudhary (UNIBA) Madura dengan tegas menyatakan penolakannya terhadap wacana pelaksanaan Pilkada melalui DPRD.
PMII UNIBA menilai skema tersebut merupakan bentuk kemunduran demokrasi dan berpotensi merampas kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin daerah.
Ketua Komisariat PMII UNIBA Madura, Tijanuz Zaman menegaskan bahwa PILKADA lansung merupakan perjuangan panjang reformasi yang tidak boleh ditarik kembali hanya alasan efesiensi anggaran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ini cacat logika! Pembiayaan besar itu disebabkan Threshold tidak di hapus. Politik masih dianggap langka. Malah mau ngehapus urat nadi rakyat, ini pelecehan bagi reformasi,” tegasnya, Rabu (7/1).
Mereka mengingatkan pemilihan Kepala Daerah via DPRD berbahaya bagi demokrasi Sumenep yang membutuhkan pemimpin dengan legitimasi kuat dari rakyat.
“Justru melalui DPRD praktik transaksional, kompromi kepentingan, serta oligarki partai lebih mulus berjalan tanpa pengawasan. Rakyat hanya jadi objek bukan subjek,” tambahnya.
Selain itu, mereka menyayangkan sikap sejumlah partai politik yang melegetimasi kebijakan tersebut. Menurut mereka DPRD seharusnya menjadi representasi rakyat bukan menjadi perampas hak-hak rakyat.
“Bagi kami, demokrasi adalah harga diri rakyat. Kami tidak akan diam jika ini berlaku. Darah kami akan kami taruhkan. Kami akan kepung kantor partai pengusung,” ungkapnya.
Organisasi mahasiswa tersebut berkomitmen akan berada di barisan terdepan jika kebijakan tersebut diberlakukan.
Mereka juga mengajak semua elemen masyarakat menyatukan suara dan kekuatan dalam menajaga harga diri sebagai bangsa. “Reformasi memakan banyak korban, jangan khianati itu!,” pungkas Zaman.
