SUMENEP – Koalisi Muda Pemersatu Aspirasi Sosial (KOMPAS) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) pada Kamis (12/06), menuntut pengusutan dugaan tindak pidana korupsi yang diduga terjadi di instansi tersebut.
Dalam orasinya, Nizar selaku koordinator lapangan menyampaikan sejumlah dugaan korupsi yang melibatkan proyek-proyek strategis, seperti pembangunan screen house dan pengadaan airpom (air pump).
Ia secara tegas meminta agar Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh program yang dijalankan oleh DKPP.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami menduga ada korupsi yang sistematis dan masif di tubuh DKPP. Kami meminta BPKP dan BPK untuk segera turun tangan melakukan audit menyeluruh,” tegas Nizar dalam orasinya.
Menanggapi aksi tersebut, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Ainur Rasid, sempat menemui massa aksi. Namun, saat ditanya mengenai data dan transparansi program, ia hanya menyampaikan secara singkat bahwa pihaknya akan memberikan data, “tapi nanti,” ucapnya singkat sebelum meninggalkan massa aksi.
Pernyataan tersebut justru menambah kekecewaan massa aksi. Menurut perwakilan KOMPAS, sikap kepala dinas yang dianggap tidak kooperatif membuat mereka akan mengambil langkah lebih lanjut dengan melayangkan laporan resmi kepada aparat penegak hukum (APH).
“Kami kecewa dengan sikap kepala dinas yang tidak serius menanggapi persoalan ini. Kami akan segera melaporkan dugaan korupsi ini ke APH dan melengkapi data-data yang akan kami serahkan ke Kejaksaan Negeri Sumenep (Kejari) ,” ungkap Marwan salah satu massa aksi.
Saat ini, Kejari setempat diketahui tengah melakukan penyelidikan awal terhadap sejumlah program di DKPP yang diduga bermasalah.
KOMPAS menyatakan komitmennya untuk terus mengawal proses hukum dan mendorong transparansi serta akuntabilitas penggunaan anggaran publik di sektor pertanian dan ketahanan pangan.
