SUMENEP – Sebagai respons terhadap tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Sumenep, Korps HMI-Wati (Kohati) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sumenep meluncurkan Layanan Aduan dan Respons Anti Kekerasan Seksual (LARAS). Inisiatif ini diresmikan bersamaan dengan diskusi publik dalam rangka peringatan Milad ke-59 Kohati, Rabu (17/9).
Acara yang digelar di Aula Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Sumenep ini mengangkat tema “From Awareness to Action: Menaksir Ulang Tubuh Otoritas dan Kebebasan Perempuan di Ruang Publik”. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai organisasi kepemudaan dan perempuan, termasuk Cipayung Plus, serta kader Kohati se-Sumenep.
Ketua Umum Kohati Cabang Sumenep, Yunda Musdalifah, menyatakan bahwa LARAS dibentuk sebagai langkah nyata untuk memberikan ruang aman dan pendampingan bagi korban. Ia menekankan bahwa tujuan utamanya adalah meminimalisir angka kekerasan melalui tindakan preventif dan responsif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami melihat banyaknya kasus kekerasan pada perempuan dan anak, sehingga menjadi fokus kami untuk tanggap dan mengawal hal tersebut,” ujar Musdalifah dalam sambutannya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa LARAS tidak hanya akan bersifat pasif menunggu aduan. “LARAS Kohati akan proaktif melalui sosialisasi ke sekolah dan pesantren. Selain itu, kami juga akan mengadakan pelatihan advokasi hukum dan pendampingan psikologis bagi para korban,” tambahnya.
Dukungan penuh juga datang dari Ketua Umum HMI Cabang Sumenep, Faisol Ridho. Ia menegaskan bahwa perlindungan terhadap perempuan adalah tanggung jawab bersama untuk menjaga harkat dan martabat mereka.
“Kohati merupakan bagian dari HMI yang berfokus pada kondisi perempuan. Kami meminta Kohati agar memberikan pandangan yang riil berbasis ilmu pengetahuan untuk meminimalisir kekerasan seksual yang terjadi di Kabupaten Sumenep,” tegas Faisol.
Dalam kesempatan yang sama, launching Program Laras Kohati terlaksana dengan Khitmat yang ditandai dengan pembacaan Pakta Integritas oleh Sekretatis Umum Kohati, kemudian disusul penandatangan Pakta Integritas oleh seluruh OKP Keperempuanan Se-Kabupaten Sumenep sebagai bentuk komitmen bersama untuk mendukung layanan aduan tersebut.
Kemudian sebagai simbolisasi dalam rangka memperingati milad kohati ke-59, dilakukan pemotongan tumpeng yang diberikan kepada tokoh penting yang hadir, seperti fatimatus Suhra (Dinsos P3A), Nur Fajjriyah (Kejari Sumenep), Amirul Mukminin (polres Sumenep), Ayunda Mas’udah (Koordinator Presidium MD. Forhati) dan Ketum Faishol (Ketua Umum HMI Cabang Sumenep)
Setelah peresmian, acara dilanjutkan dengan sesi diskusi yang menghadirkan empat narasumber kompeten. Pemateri pertama, Fatimatus Suhra dari Dinsos P3A Sumenep, menyoroti bagaimana perempuan sering kali berada di bawah kontrol sosial namun sesungguhnya memiliki hak penuh untuk mengendalikan dirinya sendiri.
Sementara itu, Nur Fajjriyah dari Kejaksaan Negeri Sumenep mengaitkan maraknya kasus kekerasan dengan problem ekonomi yang diperburuk oleh gaya hidup konsumtif akibat media sosial. Menurutnya, faktor ini sering kali memicu tindak pidana yang korbannya adalah perempuan.
Dari perspektif penegak hukum, Amirul Mukminin dari Polres Sumenep menekankan pentingnya pelibatan laki-laki dalam setiap diskusi mengenai kesetaraan gender.
“Agar tidak terjadi diskriminasi, perlu kiranya kita lebih banyak mengundang laki-laki saat membahas isu gender,” jelasnya.
Sebagai penutup, Koordinator Presidium MD FORHATI Sumenep, Ayunda Mas’udah, berpesan agar perempuan terus meningkatkan kapasitas diri.
“Jangan terpasung dengan paham-paham kesetaraan yang tidak perlu diperdebatkan. Setiap perempuan yang cerdas memiliki peluang untuk eksis di manapun,” pungkasnya.
Inisiatif Kohati ini mendapat apresiasi dari peserta. Siti Rahemah, Bendahara Umum Kohati Cabang Sumenep, mengungkapkan harapannya agar LARAS dapat menjadi wadah yang aman dan terpercaya bagi korban untuk mencari keadilan dan pemulihan.
“Kegiatan ini sangat menginspirasi. Isu kekerasan seksual sering dianggap tabu, tapi Kohati berani mengambil langkah nyata. Ini menunjukkan komitmen untuk bertindak, bukan hanya berwacana,” tuturnya.
