SUMENEP – Sorotan terhadap penggunaan anggaran Dana Desa (DD) di kabupaten Sumenep kembali mencuat. Ketua Jaringan Strategi Pemuda (Jastra), Hasyim Khafani, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur untuk melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan DD terkhusus di Kecamatan Pragaan.
“Saya mengamati perkembangan situasi infrastruktur desa, pengamatan saya tersudut pada alokasi Dana Desa,” kata Hasyim Khafani, kepada Timesin, Senin (1/9).
Menurutnya, transparansi dalam penggunaan DD dirasa sangat penting untuk membuka wawasan masyarakat agar bisa ikut andil dalam mengontrol jalannya pembangunan di tingkat desa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Dana Desa yang saya maksud ialah di Kecamatan Pragaan. Pengamatan saya didasarkan pada dorongan bahwa penggunaan DD harus lebih transparansi, agar nantinya membuka wawasan masyarakat untuk ikut mengontrol penggunaannya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Hasyim mengungkapkan bahwa pihaknya bersama sejumlah aktivis telah berupaya menyampaikan surat resmi kepada Inspektorat Kabupaten Sumenep. Namun sayangnya, hingga saat ini belum ada jawaban pasti.
“Saya dengan beberapa teman aktivis sudah sempat bersurat terhadap Inspektorat Kab. Sumenep, akan tetapi tidak ada jawaban yang berkepastian hukum,” terangnya.
Karena itu, ia menilai persoalan DD terkhusus di Pragaan sudah layak ditangani lembaga penegak hukum dan auditor negara.
“Saya merasa, persoalan DD ini perlu diambil alih oleh KPK dan juga BPK. Maka daripada itu saya mendesak kepada KPK dan BPK Jatim untuk mengaudit investigasi seluruh Dana Desa di Kec. Pragaan,” terang mantan aktivis HMI tersebut.
Hasyim menegaskan, langkah audit ini penting untuk membuka kemungkinan adanya praktik penyelewengan. Jika terbukti, harus ada tindakan tegas agar menjadi peringatan bagi kepala desa lain.
“Langkah ini perlu diambil untuk membuka tabir penyalahgunaan DD, dan jikalau ditemukan ada penyelewengan maka harus ditindak secara tegas untuk menjadi contoh bagi Kepala Desa yang lainnya,” lanjut dia.
Dirinya pun mengaitkan desakan tersebut dengan komitmen Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto yang mendorong praktik pemerintahan bersih.
“Komitmen bersih-bersih ini sesuai dengan perkataan Presiden Prabowo Subianto, beliau menuturkan untuk segera bersihkan dirimu sebelum rakyat yang membersihkan. Suara saya ini merupakan dorongan dari rakyat untuk membersihkan Kepala Desa yang angkuh dan sombong di atas jabatannya,” pungkasnya.
