Kasus Ertiga Hilang di Sumenep: Kuasa Hukum Desak Polres Ungkap Jaringan Kriminal Bermodus Smart Key

- Publisher

Selasa, 20 Mei 2025 - 17:17 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jecky Susanto, S.H

Jecky Susanto, S.H

SUMENEP – Tim hukum dari SAHID AND PARTNERS LAW OFFICE Surabaya mendesak Polres Sumenep untuk segera mengusut tuntas kasus raibnya mobil Suzuki Ertiga di Desa Kebunan, Kecamatan Kota, Selasa (20/5).

Desakan ini muncul, setelah satu minggu berlalu kasus tersebut tanpa perkembangan berarti sejak mobil itu dilaporkan hilang dari sebuah bengkel milik warga bernama Ismail.

Mobil tersebut dilaporkan lenyap pada Minggu, 10 Mei 2025, dan hingga kini belum ada titik terang soal pelaku maupun dalang di balik pencurian itu.

“Laporan kami telah resmi teregister dengan nomor: L/PB/288/V/SPKT/POLRES SUMENEP/POLDA JATIM. Melihat kompleksitas kasus ini dan sistem keamanan kendaraan yang menggunakan teknologi smart key, maka pencurian secara manual nyaris mustahil tanpa keterlibatan jaringan kriminal,” ujar Jecky Susanto, S.H., kuasa hukum pelapor.

Jecky tidak hanya bicara soal kehilangan. Ia mengungkap serangkaian kejanggalan yang menandakan adanya dugaan kejahatan terorganisir:

Baca Juga :  Polres Sumenep Berhasil Amankan Pelaku Penipuan Umrah, 60 Jemaah Gagal Berangkat

Pertama, mobil yang masuk bengkel menggunakan pelat nomor B 2127 KZH, sedangkan STNK mencantumkan F 1131 OL. “Ini indikasi kuat pemalsuan dokumen. Pasal 263 KUHP jelas mengatur soal itu,” tegas Jecky.

Kedua, tanggal kejadian hilangnya mobil — 10 Mei 2025 — persis sama dengan tanggal pelunasan kendaraan tersebut di OTO Finance Sukabumi. Kebertepatan ini menimbulkan kecurigaan adanya rekayasa.

Ketiga, mobil tersebut sudah berpindah tangan empat kali, padahal statusnya masih sebagai jaminan leasing. Perpindahan ini dianggap melanggar Pasal 23 ayat (2) UU Fidusia.

Baca Juga :  Polres Sumenep Ringkus Pelaku Pencabulan Santriwati di Kangean

Tim kuasa hukum memberi waktu tujuh hari kepada Polres Sumenep untuk menetapkan tersangka. Bila tidak ada langkah konkret, mereka berencana membawa kasus ini ke Polda Jawa Timur dan melaporkannya ke Divisi Propam.

“Penegakan hukum harus dilakukan secara profesional dan transparan demi keadilan bagi korban,” tutup Jecky.

Follow WhatsApp Channel timesin.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kasus Penganiayaan Bocah karena Layangan Putus di Sumenep Dilaporkan ke Polisi
Praktisi Hukum : Pengadilan Bukan Tempat Legalisasi Hasil Penyidikan, Namun Menggali Fakta dan Kebenaran
Pengamat Hukum: Karya OTT Unit Tipikor Polres Mabar untuk Kasus Kades Golo Bilas, Ada Peluang Kandas Di Kejaksaan dan Hakim
Promosi Miras di Media Sosial, Ammpera Laporkan King Abdi ke Jalur Hukum
Bukan Lempar Tanggung Jawab, Penetapan DPO Dinilai Sesuai Aturan
Sandiwara Sempadan Pantai: Modus Baru Menggagalkan Jual Beli Sah di Labuan Bajo
Tergiur Janji Cuan TikTok, Korban Investasi Bodong Serbu Polda Jatim, Targetkan Terduga Pelaku Eks Pegawai Bank
PR Istana Jaya Diduga Kelabui Bea Cukai, Soal Penanggung Jawab

Berita Terkait

Selasa, 19 Agustus 2025 - 14:07 WIB

Kasus Penganiayaan Bocah karena Layangan Putus di Sumenep Dilaporkan ke Polisi

Sabtu, 16 Agustus 2025 - 08:08 WIB

Praktisi Hukum : Pengadilan Bukan Tempat Legalisasi Hasil Penyidikan, Namun Menggali Fakta dan Kebenaran

Jumat, 8 Agustus 2025 - 12:12 WIB

Pengamat Hukum: Karya OTT Unit Tipikor Polres Mabar untuk Kasus Kades Golo Bilas, Ada Peluang Kandas Di Kejaksaan dan Hakim

Sabtu, 2 Agustus 2025 - 13:34 WIB

Promosi Miras di Media Sosial, Ammpera Laporkan King Abdi ke Jalur Hukum

Jumat, 1 Agustus 2025 - 14:51 WIB

Bukan Lempar Tanggung Jawab, Penetapan DPO Dinilai Sesuai Aturan

Berita Terbaru

Ketua Jaringan Strategi Pemuda, Hasyim Khafani.

News

Fit and Proper Test KI Sumenep Diduga Sarat Intrik

Senin, 18 Agu 2025 - 01:43 WIB

You cannot copy content of this page