JAKARTA – Desakan regenerasi di tubuh Kepolisian Republik Indonesia kembali mencuat. Himpunan Aktivis Milenial Indonesia (HAMI) menjadi salah satu pihak yang secara terbuka mendorong penyegaran di pucuk pimpinan Polri, menjelang Hari Bhayangkara ke-79.
Bagi HAMI, regenerasi bukan semata soal waktu jabatan atau usia kepemimpinan. Ini soal fondasi institusi: apakah Polri masih menempatkan loyalitas kepada sistem, atau mulai terjebak dalam kultus figur.
“Tanpa regenerasi, loyalitas bisa salah alamat. Dari institusi bergeser ke individu. Dan itu berbahaya bagi independensi dan profesionalitas Polri,” kata Asip Irama, Koordinator Nasional HAMI, dalam diskusi publik bertema Kapolri Abadi: Matinya Meritokrasi dan Mandegnya Regenerasi, di Jakarta Selatan, Sabtu, 28 Juni 2025.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Regenerasi Polri Merupakan Semangat Demokrasi
Isu regenerasi, menurut Asip, bukan agenda eksklusif internal Polri. Ini menyangkut semangat demokrasi dan etika kekuasaan. Dalam institusi publik, kekuatan harus terus bergulir, agar tidak mengendap menjadi pengaruh personal yang membatasi sistem.
Asip menyebut, saat proses kaderisasi tidak berjalan, Polri berisiko kehilangan orientasi. Perwira muda akan kehilangan motivasi. Lulusan akademi dengan prestasi akan melihat bahwa integritas bukan lagi tiket promosi.
“Jika kader terbaik tak mendapat ruang, maka kepercayaan terhadap sistem akan runtuh pelan-pelan. Itu bahaya diam-diam dalam tubuh institusi,” ujarnya.
Stagnasi Kepemimpinan
Menurut HAMI, ini bukan perkara siapa yang memimpin, tapi bagaimana sistem memberi tempat bagi yang layak. Ketika prinsip meritokrasi dikaburkan oleh kepentingan, regenerasi tak pernah benar-benar dimulai. Maka stagnasi bisa menjelma menjadi kenyataan yang tak diucapkan, tapi dirasakan.
HAMI juga menyentil kecenderungan perwira lulusan terbaik, termasuk Adhi Makayasa, yang mulai tidak muncul dalam peta kepemimpinan strategis.
Padahal, di masa lalu, mereka menjadi simbol kaderisasi dan keunggulan. “Kalau simbol meritokrasi tak lagi dipedulikan, maka motivasi internal pun luntur,” kata Asip.
Di tengah transisi pemerintahan, HAMI berharap Presiden Prabowo Subianto menangkap pentingnya regenerasi bukan sebagai urusan struktural semata, tetapi sebagai pesan politik: bahwa institusi penegak hukum harus terus diperbaharui agar tetap relevan dan dipercaya.
Bagi Asip, regenerasi adalah tanda bahwa sistem masih hidup. Bahwa Polri sebagai institusi tak bertumpu pada kekuatan personal, tapi pada mekanisme yang memberi ruang pada yang muda, yang berprestasi, dan yang berintegritas.
“Ini bukan tentang siapa yang diganti. Ini tentang siapa yang diberi ruang, dan sistem macam apa yang memungkinkan hal itu,” kata Asip.
Diskusi tersebut ditutup dengan seruan agar regenerasi dijadikan bagian dari reformasi struktural secara menyeluruh. HAMI menyatakan komitmennya untuk terus mengawal proses ini sebagai bagian dari tanggung jawab warga terhadap arah kelembagaan negara.
