SUMENEP – Polemik dugaan penyimpangan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep tahun anggaran 2022–2023 mendapat tanggapan langsung dari Direktur Utama, dr. Erliati, M.Kes., Selasa (8/7).
Sebelumnya, Ketua Aktivis Dear Jatim menuding adanya penyimpangan dana BLUD dengan nilai fantastis, dan menyebut kasus tersebut sudah selayaknya menjadi perhatian aparat penegak hukum.
Menanggapi hal itu, Erliati menegaskan bahwa tudingan tersebut tidak memiliki dasar yang jelas. Ia menyatakan, segala bentuk dugaan seharusnya merujuk pada hasil audit lembaga resmi seperti BPK.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Selama ini kita sudah melalui mekanisme dan laporan melalui Inspektorat dan BPK. Dan selama ini tidak temuan-temuan terkait dengan dugaan itu. Jika tidak percaya dengan laporan BPK tersebut, ya sudah,” kata Erliati saat ditemui di kantor pribadinya.
Ia juga membantah tudingan terkait piutang klaim BPJS untuk pasien Covid-19 senilai Rp1,8 miliar serta tambahan piutang Rp477 juta yang disebut belum dibayar oleh pihak rumah sakit. Menurutnya, tuduhan tersebut tidak akurat.
“Nah, itu berarti kurang update, Mas. Dana piutang itu sudah kami bayar dan sudah lunas semua, 2022 kalau tidak salah,” terangnya.
Selain itu, Erliati menyayangkan narasi pemberitaan yang menurutnya lebih menyerang pribadi dibanding substansi kebijakan. Ia mengaku kondisi ini turut berdampak pada keluarga.
“Iya, kalau saya tidak apa-apa, tapi harus ingat saya punya keluarga, dan itu berdampak kepada emosional dan psikologis mereka,” ungkapnya.
Terkait pemberitaan yang menurutnya merugikan, Erliati menyatakan telah menunjuk seorang advokat. Namun demikian, langkah tersebut bukan untuk membawa persoalan ke ranah hukum, melainkan agar ia bisa lebih fokus bekerja.
“Saya sudah menunjuk seorang advokat, Mas, agar ke depannya saya lebih fokus untuk bekerja, dan urusan klarifikasi dan permintaan data saya pasrahkan ke advokat tersebut. Saya juga tidak bermaksud pihak-pihak yang merugikan saya,” jelasnya.
