SUMENEP – Kacau. Itulah kata paling pas menggambarkan kondisi pengelolaan persediaan bahan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sumenep, Sabtu (24/5).
Investigasi Demokrasi dan Aspirasi Rakyat Jawa Timur (Dear Jatim) Korda Sumenep menemukan indikasi kuat bahwa miliaran anggaran rakyat nyaris tanpa pengawasan.
Aset Miliaran Tak Terpantau Sistem
Mahbub Junaidi, Ketua Dear Jatim Sumenep, menyebut kerusakan sistemik terjadi dalam tata kelola persediaan di dinas itu. Salah satu yang disorot: mutasi keluar masuk bahan pemeliharaan seperti aspal dan hotmix senilai miliaran rupiah tidak tercatat di Sistem Informasi Aset Daerah (SIVA).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ini sangat aneh. Bagaimana mungkin persediaan dengan nilai fantastis tidak terpantau pergerakannya secara digital? Ketiadaan pencatatan yang akurat dalam SIVA jelas menghambat pengawasan dan membuka potensi penyalahgunaan,” tegas Mahbub, Senin (19/5/2025).
Dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2023, saldo akun persediaan DPUTR Sumenep turun drastis: Rp8,5 miliar lebih atau 23,72 persen dari tahun sebelumnya. Tapi anehnya, penurunan itu tidak dibarengi dengan sistem pencatatan yang rapi.
Prosedur Dilanggar, Pengurus Barang Diam
Mahbub juga menyoroti fakta bahwa pengurus barang DPUTR justru tak menjalankan fungsinya. Distribusi barang dibiarkan liar. Bahan diterima langsung oleh Bidang Bina Marga, sementara pembukuan malah dilakukan oleh staf yang tak berwenang.
“Ini jelas melangkahi prosedur standar pengelolaan aset daerah. Pengurus barang seharusnya jadi garda terdepan dalam menjaga akuntabilitas persediaan,” tegasnya.
Workshop Jadi Gudang Bebas Ambil
Satu fakta yang paling mencolok, kata Mahbub, adalah kondisi di lapangan. Satgas perbaikan jalan bisa ambil material semaunya tanpa otorisasi jelas. Tidak ada kontrol.
“Bayangkan, bahan-bahan mahal seperti aspal bisa keluar tanpa ada izin atau catatan yang valid. Ini seperti membiarkan uang rakyat menguap begitu saja,” kritik Mahbub pedas.
Tack Coat ‘Hilang’ Ratusan Liter
Temuan lapangan paling mencurigakan muncul saat pengecekan sisa tack coat. Dalam laporan akhir tahun, tercatat masih ada 300 liter. Tapi saat dicek fisik, hanya ditemukan 40 liter dan dalam kondisi rusak tercampur air.
“Selisih yang sangat signifikan ini menimbulkan pertanyaan besar. Ke mana ratusan liter tack coat lainnya? Ini bukan sekadar masalah administrasi, tapi indikasi kuat adanya pengelolaan yang amburadul,” tandas Mahbub.
Desakan Copot Kepala Dinas
Mahbub menegaskan, ini bukan soal kekeliruan teknis semata, tapi soal tanggung jawab anggaran publik. Karena itu, ia mendesak Bupati Sumenep segera ambil sikap tegas.
“Kami meminta Bapak Bupati untuk tidak tinggal diam melihat carut-marutnya pengelolaan aset di Dinas PUTR. Kepala Dinas PUTR jelas gagal menjalankan amanah dan kami mendesak untuk segera dicopot dari jabatannya,” tutup Mahbub.
