PAMEKASAN – Pembukaan museum temporer Mandilaras yang terletak di jln Cokroaminoto No 1 area monumen arek Lancor menuai beberapa kritikan dari kalangan aktivis. Selasa (29/07/2025)
Pasalnya, kegiatan semacam seremonial tersebut mendapatkan kritikan pedas dari aktivis karena telan anggaran sebesar Rp. 75.000.000 dibawah payung besar Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) kabupaten Pamekasan dimana kegiatan tersebut hanyalah formalitas saja tetapi kenyataannya masih banyak barang peninggalan di museum tersebut tidak mendapatkan perawatan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bupati Pamekasan KH Kholilurrahman dalam video yang beredar di beberapa platform media mengatakan terheran-heran melihat keadaan dan situasi acara ini, karena sudah telan anggaran banyak namun masih saja barang peninggalan sejarah tidak terawat.
“Bagaimana benda-benda peninggalan ini akan awet kalau tidak dirawat, ayo kita melek jangan hanya bisa menghabiskan anggaran akan tetapi harus bisa merawat,” katanya.
Sementara itu, sekertaris jenderal Dewan Energi Aspirasi Rakyat (Dear Jatim) Latif menegaskan bahwa kegiatan museum temporer Mandilaras hanya menjadi beban terhadap pemerintah yang saat ini mengalami efesiensi anggaran, karena aspek manfaatnya juga tidak jelas.
“Siapa yang mau berkunjung ke museum temporer Mandilaras ini jika barang-barang peninggalan sejarah tidak dirawat, sedangkan anggaran kegiatan tersebut hanya menjadi bancaan oknum Disdikbud,” paparnya.
Tak heran jika oknum Disdikbud kabupaten Pamekasan terkesan pintar menghabiskan anggaran yang bersumber dari APBD dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik tanpa memikirkan asas manfaat dan timbal balik terhadap kegiatan tersebut.
“Kami minta kepada inspektorat kabupaten Pamekasan hasil audit nantinya dipaparkan ke publik terkait tranformasi dan transparansi di setiap anggaran,” desak Latif sekjen Dear Jatim
Latif juga menambahkan kami mendukung langkah koperatif pemerintah kabupaten Pamekasan dibawah kepemimpinan KH Kholilurrahman untuk segera mengambil kebijakan tegas terhadap oknum yang bermain di lingkungannya.
“Harapan besar dari masyarakat kabupaten Pamekasan agar pemerintah bisa tegas dalam mengambil kebijakan dan yang terpenting yaitu transparansi,” pungkasnya.
