SUMENEP – Kisruh dugaan raibnya bantuan handtraktor pada Poktan Surya Tani, Desa Meddelen, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, memasuki babak baru, Jum’at (23/1).
Alih-alih meredakan persoalan, hasil monitoring dan evaluasi (monev) yang dilakukan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Lenteng justru dinilai tidak substantif dan memicu kecurigaan publik.
Sebelumnya pasca monitoring, BPP Lenteng melalui ketuanya Saddam Susilo, menyampaikan bahwa bantuan handtraktor tersebut masih ada. Namun, hal itu tidak disertai penjelasan detail mengenai keberadaan, kondisi, maupun siapa yang menguasai alat pertanian tersebut. Situasi ini membuat polemik yang sejak awal bergulir kian memanas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tak hanya itu, BPP Lenteng juga tidak menjelaskan apakah dalam proses monitoring turut menghadirkan kedua belah pihak yang tengah berselisih, yakni pengurus kelompok tani dan anggota kelompok tani(Poktan) Surya Tani.
Padahal, kehadiran semua pihak dinilai penting untuk mengurai persoalan yang sudah lama berlarut.
Diketahui sebelumnya, salah satu anggota mengklaim telah melaporkan dugaan bermasalahnya bantuan handtraktor tersebut ke Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Sumenep.
Laporan itu dilayangkan lantaran anggota merasa tidak pernah merasakan manfaat dari bantuan yang dimaksud.
Minimnya penjelasan BPP Lenteng pasca monitoring menuai sorotan dari Ketua Aktivis Muda Sumenep, Rasadi. Ia menilai sikap BPP tersebut patut dipertanyakan karena monitoring sejatinya dilakukan untuk membuka duduk perkara, bukan justru meninggalkan tanda tanya baru.
“Saya rasa seharusnya monitoring itu dapat menghasilkan sesuatu yang dapat memecah masalah yang sedang terjadi paling tidak meski tak selesai masalah tersebut bisa terurai agar lebih mudah diselesaikan,” ujarnya.
Rasadi juga menyayangkan tidak adanya penjelasan lengkap terkait hasil monitoring yang dilakukan BPP Lenteng.
Menurutnya, kondisi ini justru berpotensi menimbulkan dugaan adanya kepentingan tertentu di balik polemik bantuan handtraktor tersebut.
“Sangat disayangkan ya, kenapa BPP tak menjalskan detailnya itu, sehingga tidak akan menimbulkan kecurigaan-kecurigaan baru di masyarakat,” jelasnya.
Ia menegaskan, apabila memang handtraktor tersebut benar-benar ada, BPP seharusnya menjelaskan secara terbuka duduk persoalannya. Terlebih, adanya laporan ke DKPP menunjukkan bahwa persoalan ini tidak muncul tanpa alasan.
“Andai dijelaskan, sebenarnya ada persoalan apa? misal adanya miskon anggota dan ketua soal bantuan itu, sehingga mereka tidak mengetahui sehingga mereka memutuskan untuk melaporkan ke DKPP, misalkan, kan jadi clear masalahnya, ini kan tidak,” kata dia.
Hingga berita ini diturunkan, BPP Lenteng belum memberikan keterangan tambahan secara resmi terkait hasil monitoring dan polemik dugaan raibnya bantuan handtraktor Poktan Surya Jaya tersebut.
