JAKARTA – Sekretaris Jenderal Forum Lintas Asosiasi Jasa Konstruksi (FLAJK), Yakub F. Ismail, menyoroti besarnya alokasi anggaran pemerintah untuk pembangunan dan pemulihan infrastruktur dasar pascabencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.
Menurut Yakub, komitmen anggaran yang disetujui tersebut mencerminkan keseriusan pemerintah dalam memastikan upaya pemulihan konektivitas, layanan publik, dan ekonomi masyarakat yang terdampak bencana.
Kendati begitu, pihaknya menegaskan pentingnya pelibatan masyarakat, khususnya asosiasi dan pelaku jasa konstruksi nasional, utamanya yang masuk kategori menengah ke bawah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Apa yang dapat kita harapkan dari upaya pemulihan infrastruktur pascabencana di Sumatera ini yakni tidak sekadar berorientasi pada kecepatan dan skala proyek, melainkan pada aspek pemerataan dan keadilan. Karena itu, pelaku jasa konstruksi swasta, terutama yang skala menengah dan kecil yang punya kapasitas dan pengalaman sangat dibutuhkan,” kata Yakub di Jakarta, Selasa (16/12).
Yakub menilai, pemerintah perlu untuk tidak selalu memprioritaskan perusahaan BUMN, dalam pengerjaan proyek pemulihan pascabencana ini.
Karena itu, dirinya mengusulkan agar pemerintah perlu membuka ruang yang adil bagi pelaku usaha konstruksi swasta menengah–kecil melalui skema pengadaan yang transparan, paket pekerjaan yang terdistribusi, serta pendampingan teknis dan pembiayaan.
“Dengan desain kebijakan yang tepat dan berpihak, kualitas tetap terjaga, sementara ekonomi lokal akan tetap ikut tumbuh,” ujarnya.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Perusahaan Konstruksi Indonesia (ASPERKONI) itu mencontohkan pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai pembanding dalam konteks pelibatan masyarakat serta pelaku usaha menengah dan kecil dalam pengelolaannya.
Model MBG, menurutnya adalah bentuk kolaborasi pembangunan yang sangat efektif dan inklusif yang mampu menciptakan lapangan kerja, memperkuat rantai pasok lokal, dan meningkatkan daya beli masyarakat.
“Pendekatan serupa kita harapkan dapat diadopsi dan diterapkan pada pembangunan infrastruktur pascabencana di Sumatera, yakni dengan melibatkan kontraktor skala menengah ke bawah,” tandasnya.
