SUMENEP – Aliansi Penyelamat Masyarakat Sumenep (APMS) melakukan aksi demonstrasi di depan kantor PT Sumekar. Dalam aksi yang digelar pada Kamis (4/9), massa mendesak pemerintah daerah untuk segera membubarkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut.
Koordinator aksi, Dedy, menyampaikan sejumlah persoalan yang dialami PT Sumekar termasuk persoalan dana Rp4 miliar yang digelontorkan ke PT Sumekar, menjelang pilkada 2024 yang lalu, menimbulkan persoalan serius.
Diketahui, dana tersebut dikeluarkan Dinas Perkimhub, sementara sang kepala dinas, Yayak Nurwahyudi, juga merangkap sebagai Komisaris Utama sekaligus Direktur Utama PT Sumekar.
Kondisi inilah yang dinilai APMS menjadi bentuk nyata rangkap jabatan yang sarat konflik kepentingan.
“Berdasarkan kajian Aliansi Penyelamat Masyarakat Sumenep (APMS), penggelontoran dana Rp 4 Miliar tersebut sangat sarat konflik kepentingan (conflict of interest). Karena yang menggelontorkan dana tersebut adalah Yayak Nurwahyudi, selaku Kadis Perkimhub sekaligus Kimisaris Utama PT Sumekar,” ungkapnya.
APMS menyebut, pejabat publik yang memanfaatkan kewenangan jabatan demi kepentingan korporasi telah melanggar prinsip tata kelola pemerintahan.
“Kami menilai, Yayak Nurwahyudi tersebut telah melakukan penyalahgunaan wewenang, di mana pejabat publik telah menggunakan kewenangan jabatannya untuk kepentingan korporasi yang didudukinya hari ini, yakni sebagai Direktur Utama PT Sumekar,” tegas Dedy.
Selain itu, PT Sumekar juga masih menunggak gaji karyawan dan tidak lagi menyetor PAD (pendapatan asli daerah). Kondisi ini disebut semakin membebani keuangan daerah.
“Sungguh malang nasib para karyawan ini. Sudah seperti bekerja kepada penjajah, padahal sudah puluhan tahun kita merdeka,” ujarnya.
Berikut 5 tuntutan utamaAPMS:
1. Evaluasi serta ganti direksi dan komisaris PT Sumekar.
2. Bubarkan PT Sumekar dan seret Direksi serta Komisaris yang dianggap tidak profesional.
3. Segera lunasi tunggakan gaji karyawan.
4. Menyatakan Bupati gagal memimpin jika tuntutan diabaikan.
5. Mengancam akan mengajak rakyat Sumenep menduduki rumah Bupati bila tidak menemui massa aksi.
Menurut APMS, keberadaan PT Sumekar yang terus merugi justru menjadi beban pemerintah daerah di tengah kondisi keuangan negara yang sedang krisis.
