*Oleh: Subhal jamil S. E, (Ketua Umum HMI Cabang Pamekasan)
KOLOM – Di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta, suara rakyat kecil kembali tenggelam oleh deru kendaraan taktis dan barikade aparat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kematian seorang pengemudi ojek online (ojol) dalam aksi demonstrasi bukan hanya luka bagi komunitas formal maupun informal, tetapi juga tamparan keras bagi negara yang seharusnya hadir sebagai pelindung, bukan penindas.
Tragedi ini bukan insiden tunggal. Ia adalah puncak dari akumulasi ketidakpedulian terhadap jeritan mereka yang hidup di pinggiran sistem. Namun, alih-alih dialog, mereka disambut dengan tindakan preventif yang berujung fatal.
Mobil taktis yang seharusnya digunakan untuk menghadapi ancaman ekstrem justru menjadi alat yang merenggut nyawa warga sipil. Ini bukan sekadar kesalahan prosedural; ini adalah kegagalan moral.
HMI Cabang Pamekasan menganggap insiden ini sebagai bukti matinya nurani aparat. Pernyataan tersebut menggambarkan keresahan yang lebih luas: bahwa negara, dalam banyak kasus, lebih memilih membungkam daripada mendengar.
Ketika suara rakyat dianggap gangguan, bukan panggilan untuk perubahan, maka demokrasi sedang berjalan mundur.
Kita perlu bertanya: apakah negara masih mampu membedakan antara ancaman dan aspirasi? Apakah aparat masih memahami bahwa demonstrasi bukanlah bentuk permusuhan, melainkan ekspresi konstitusional dari kekecewaan dan harapan?
Opini ini bukan ajakan untuk membenci institusi, melainkan seruan untuk membenahinya. Negara harus kembali pada prinsip dasar: melindungi, bukan melukai.
Aparat harus dilatih bukan hanya dalam taktik, tetapi juga dalam empati. Dan kita, sebagai masyarakat sipil, harus terus mengawal agar tragedi seperti ini tidak menjadi norma.
Karena ketika negara gagal mendengar, bukan hanya suara yang hilang bahkan nyawa pun ikut melayang.
