SUMENEP – Sorotan tajam kembali menghujani tata kelola keuangan Pemerintah Kabupaten Sumenep, Selasa (27/5).
Muhammad Sutrisno, aktivis Dear Jatim, menggugat transparansi pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang menaungi RSUD dr. H. Moh. Anwar dan 30 Puskesmas.
Pendapatan Capai Rp207 Miliar, Tapi Rincian Minim
Sutrisno mengungkapkan keresahannya terhadap pengelolaan dana BLUD yang ia nilai tidak sebanding dengan prinsip keterbukaan publik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Total pendapatan BLUD RSUD dan Puskesmas sepanjang 2023 mencapai Rp207 miliar lebih. Rinciannya, RSUD dr. H. Moh. Anwar mengantongi Rp110,27 miliar, sementara 30 Puskesmas meraup Rp96,56 miliar.
“Meskipun Perbup Sumenep Nomor 32 Tahun 2013 telah mengatur pedoman pengelolaan BLUD, data yang disajikan masih menyisakan banyak pertanyaan terkait rincian pengeluaran dan pemanfaatan dana yang jelas,” tegas Sutrisno.
Belanja Pegawai BLUD Menguras Anggaran
Masih menurut Sutrisno, sektor belanja pegawai menguras sebagian besar dana BLUD. RSUD dan 30 Puskesmas menghabiskan Rp62,66 miliar atau 94,06% dari anggaran yang tersedia. Khusus RSUD, belanja pegawai menyentuh Rp6,66 miliar atau 72,43% dari pagu.
“Angka-angka ini perlu diurai lebih lanjut. Masyarakat berhak tahu detail alokasi dana tersebut, termasuk pembayaran jasa kepada non-ASN yang disebutkan,” ucapnya lugas.
Saldo Kas Membengkak, Efisiensi atau Mandek?
Saldo kas BLUD RSUD dr. H. Moh. Anwar per akhir 2023 juga mencuri perhatian. Angkanya meningkat menjadi Rp42,94 miliar dari sebelumnya Rp40,11 miliar pada 2022. Sutrisno mempertanyakan apakah lonjakan tersebut merupakan hasil efisiensi atau akibat dana yang belum tersalurkan.
“Peningkatan saldo kas ini perlu dijelaskan, apakah memang ada efisiensi anggaran atau ada dana yang belum teralokasi dengan baik,” tambah Sutrisno.
Pajak Parkir Naik, Tapi Transparansi Masih Buram
Meski mengapresiasi lonjakan pendapatan dari pajak parkir, Sutrisno mengingatkan agar sektor BLUD tidak luput dari prinsip akuntabilitas.
“Kami mendesak Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk lebih terbuka dan memberikan akses informasi yang lebih detail kepada publik mengenai pengelolaan keuangan BLUD. Ini demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel,” pungkasnya.
Konfirmasi Pejabat Masih Mandek
Hingga berita ini diturunkan, Direktur RSUD dr. H. Moh. Anwar, dr. Erliyati, M.Kes, belum memberikan keterangan resmi. Tim redaksi juga masih terus mengupayakan konfirmasi dari Kepala Dinas Kesehatan P2KB Sumenep.
